Kupang, Kompas - Dampak pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak mentah dari sumur Montara milik Australia yang meledak enam bulan lalu mulai dirasakan para nelayan tradisional. Mereka mengeluh, hasil tangkapan merosot tajam, bahkan sampai ada nelayan yang menjual perahu.

”Dulu, melaut selama seminggu, kami bisa mendapat sampai 500 kilogram teripang. Setelah pencemaran minyak di Laut Timor, dapat 100 kg teripang saja amat sulit,” kata Mustafa, Senin (15/2).

Dia bahkan sudah menjual satu perahu motor seharga Rp 20 juta karena ikan dan teripang di Laut Timor menghilang. Keluhan senada dilontarkan Kian dan H Bahri di Oesapa, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Untuk meneliti dampak pencemaran, tim nasional dari Jakarta yang beranggotakan 20 orang sejak Senin siang tiba di Kupang. Tim dipimpin Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan Sato M Bisri. Mereka akan berada di NTT hingga Jumat (19/2).

”Tugas tim meneliti secara mendalam seberapa jauh dampak pencemaran terhadap warga, usaha rumput laut, kehidupan mangrove, atau biota lain. Australia menyatakan siap bertanggung jawab bila pencemaran minyak merugikan warga dan lingkungan NTT,” kata Sato di Tenau, Kupang.

Anggota tim nasional berasal dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Institut Pertanian Bogor, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan pihak terkait lainnya. Tim didukung anggota staf Pemerintah Provinsi NTT.

Ketua Yayasan Peduli Timor Barat Ferdi Tanoni mendesak Pemerintah Indonesia meneliti penyebab kematian Wahidin (30), nelayan asal Oesapa, yang dinyatakan meninggal setelah memperoleh perawatan dokter di kapal patroli Australia di Laut Timor, Kamis (11/2). Kematian dinilai janggal karena dokter tidak menyebutkan sebab kematian.

Saat bertemu dengan kapal patroli Australia, para nelayan sedang menyelam mencari teripang. Karena Wahidin sakit, ia dirawat di kapal tersebut. ”Kami dilarang menyaksikan bagaimana Wahidin dirawat hingga kematiannya,” kata Kian (30), nakhoda perahu motor yang ditumpangi Wahidin.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Charles Lalung, mendesak Pemprov NTT dan pemkab di sekitar Laut Timor agar memperjuangkan nasib masyarakat.

Pemerintah Australia sering melarang nelayan tradisional mencari ikan di Laut Timor. Australia mengklaim wilayahnya sampai Laut Pulau Pasir, 50 mil dari Pulau Rote Ndao. Sudah ratusan nelayan ditangkap dan diproses secara hukum di Australia.

”Persoalan ini menyangkut hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, tetapi pihak paling dirugikan adalah masyarakat NTT,” kata Lalung.

Pengelolaan selat

Selat Ombai di Alor sampai Selat Atapupu di Kabupaten Belu, NTT, dinilai perlu ditata. Setiap pekan ada puluhan kapal asing melintasi selat itu dari dan ke sejumlah negara, tetapi pemerintah daerah sama sekali tidak mendapat keuntungan.

Anggota DPRD NTT, Paulus Domi, dalam rapat paripurna dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya di Kupang, Senin, mengingatkan agar selat itu ditata sesuai dengan standar pelayaran internasional. Hal itu akan berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT dan Kabupaten Alor.

”Ketika negara Timor Leste terbentuk, Selat Ombai dan Atapupu menjadi penting. Setiap pekan ada puluhan kapal asing melintasi selat itu dari dan ke Timor Leste. Kapal-kapal dari Asia tenggara menuju Timor Leste tentu melewati selat itu,” kata Bupati Ende (2004-2009) ini.

Dalam kunjungan kerja DPRD ke Alor beberapa waktu lalu, nelayan mengeluh harus waspada bila mencari ikan di selat itu. Soalnya, kapal-kapal asing berukuran besar dan sedang sering melintasi selat pada malam hari.

Sepanjang Selat Ombai sampai Atapupu sering terjadi penyelundupan. Sejumlah bahan kebutuhan pokok, barang elektronik, dan kendaraan roda dua dari Kabupaten Alor, Belu, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Kupang dibawa ke Timor Leste. (ANS/KOR)

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/16/0244079/nelayan.jual.perahu

Next >