Beranda

Muhammad Yunus: Wacana Bank Pertanian Hingga Kredit Mikro Syariah bagi Petani di Pedesaan

q“Ya, mereka akan bayar. Pasti. Tidak seperti orang kaya, orang miskin tidak akan mengambil risiko dengan tidak membayar. Ini satu-satunya peluang yang mereka punya” (Yunus, Bank Kaum Miskin hal 126).

Kutipan kalimat dari seorang pemenang Nobel, Muhammad Yunus, di atas membuat banyak para ekonom pintar berkerut dahinya. Sebuah hantaman keras bagi para bankir yang selama ini bias dalam memberikan pinjaman.

Lebih lanjut dalam tulisannya Yunus menyindir bank yang ada selama ini bukanlah bank yang memberi kredit akan tetapi kebanyakan adalah bank yang hanya mencari nasabah penyimpan dana. Bank selama ini lebih bangga akan banyaknya jumlah kredit yang dikucurkan ke segelintir kreditur dibanding banyaknya kreditur yang dapat mereka berikan pinjaman. Segelintir orang itu tentunya adalah orang pintar dan bermodal yang menguasai informasi dan jaringan.

Maka dalam posisi ini petani akan diposisikan sebagai warga kelas dua. Mereka adalah petani yang melakukan usaha secara inefisien diakibatkan sempitnya lahan/skala usaha dan rendahnya penguasaan modal.  Petani pedesaan di Indonesia dengan profil mereka yang rendah melek hurufnya, kepemilikan tanah yang rendah (0.3 ha/KK), hingga akses pasar yang rendah menyebabkan Bank berpikir beribu kali untuk memberikan pinjaman.

Petani saat ini terperangkap dalam kemelut pembiayaan. Bank menganggap sektor pertanian adalah sektor penuh resiko terkait jaminan harga dan jaminan pembelian komoditas yang tidak stabil. Ketidakpastian usaha akibat serangan hama, harga yang jatuh di pasaran, atau tidak laku di pasar karena kualitas yang buruk adalah beberapa realitas yang dialami petani. Kondisi yang menyebabkan petani seolah-olah berjudi dengan usaha yang mereka geluti. Apalagi jika mereka bertani dengan skala usaha yang kecil dan sumberdaya yang minim.

Dahulu ada Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Setelah era KLBI, pemerintah menyediakan permodalan bagi petani yang dinamakan kredit program. Bentuknya antara lain Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK), Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), dan sebagainya. Namun, meski jumlahnya banyak, kredit program belum juga dapat mengakomodasi permodalan seluruh petani di Indonesia. Sebagai contoh, KUR memberlakukan bunga yang sangat tinggi, yakni mencapai 24% per-tahun. Besaran bunga yang bahkan jauh lebih tinggi dari sekedar bungan cicilan kredit motor. Terlebih program ini seringkali gagal dikarenakan tidak adanya pendampingan usaha yang memadai. Akibatnya petani kembali menjadi korban dikarenakan lilitan hutang baru.

Maka usulan pemerintah (Deptan) tentang pembentukan bank khusus pertanian adalah sebuah ide cemerlang yang perlu pertanyaan kritis. Apakah bank pertanian adalah bank milik petani? Atau bank yang memiliki kekhasan pelayanan dan skema bisnis sesuai kondisi petani? Lalu petani yang bagaimana yang mampu mengakses permodalan bank ini? Bagaimana skema bisnisnya? Apakah pemerintah mampu memberikan jaminan atas pinjaman yang akan diberikan? Apakah ada insentif bagi perbankan yang mengkhususkan dirinya bagi petani ini? Serta sederet pertanyaan lainnya. Jika pertanyaan ini belum terjawab, maka pendirian bank pertanian layak untuk dikaji ulang. Yang perlu dikaji adalah model, peran dan skema bisnis pertanian yang akan dikelola oleh Bank Pertanian ini. Sebagai lembaga perbankan, bank ini tunduk pada peraturan Bank Indonesia, terutama menyangkut ketentuan dan kriteria penyaluran kredit, tingkat kecukupan modal, batas pinjaman macet (NPL), dan ketentuan lainnya sebagaimana bank konvensional yang ada saat ini.

Padahal permasalahan permodalan mikro bagi petani selama ini tidaklah sebatas kelembagaan perbankan saja (jaringan bank yang tidak mampu menembus pelosok-pelosok desa, informasi yang terbatas mengenai prospek usaha pedesaan, dll.), tetapi juga mengenai dana penjamin atau agunan, serta program pendampingan yang menyertai pinjaman yang diberikan.

Belum perlu pemerintah membuat bank pertanian jika lembaga-lembaga yang sudah kita punyai selama ini belum dioptimalkan keberadaannya. Bank Konvensional dan Bank Syariah sekalipun, akan sulit menjalankan program permodalan mikro selama hambatan-hambatan di atas belum mampu diatasi.

Maka kemunculan dan eksisnya lembaga perkreditan berasas islam/Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), seperti BPRS , BMT, Koperasi Simpan Pinjam Syariah  dan nama sejenisnya merupakan solusi cerdas bagi permodalan petani saat ini. Pertama, pendiriannya cukup mudah karena dapat merupakan swadaya masyarakat atau didirikan oleh ormas seperti PPNSI, disamping dapat disinergikan dengan perbankan formal dengan menerapkan linkage programme. Kedua, dengan fungsi sosialnya yang lebih kuat, syarat-syarat pinjaman dan skema pembiayaannya dapat berlepas dari peraturan Bank Indonesia yang tentu saja menyulitkan bagi petani, terlebih skema pembiayaan syariah yang terkenal lebih lengkap dan adaptif bagi usaha pertanian di banding skema konvensional. Ketiga, LKMS lebih mengenal potensi usaha pertanian di daerahnya sehingga LKMS dapat melakukan technical assistance dengan efektif. Pendampingan dapat dilakukan dengan mudah karena jangkauan pengawasan lembaga yang relative tidak luas dan mudah disebar, apalagi jika tersedia sukarelawan-sukarelawan program pendampingan. Keempat, monitoring dapat lebih personal dengan nilai budaya lokal dan sentuhan spriritual sehingga mengurangi moral hazard dan meminimalisasi resiko pembiayaan macet. Kelima, LKMS menjangkau lebih jauh wilayah pertanian yang tidak mampu dijangkau bank syariah sekalipun, sehingga secara fleksibel mampu menjangkau petani yang tidak bankable tetapi usahanya feasible. Keenam, penerapan konsep simpan pinjam lebih dapat menciptakan ketergantungan komunal diantara petani, sehingga petani akan lebih merasa memiliki rasa tanggungjawab terhadap pinjaman yang diberikan.

Tinggal bagaimana pemerintah melakukan dukungan melalui dana jaminan yang dapat diberikan kepada lembaga keuangan mikro syariah tersebut serta melakukan serangkaian perangkat aturan hukum yang jelas, tentu saja bukan aturan hukum yang mempersulit ruang gerak LKMS. Pewajiban bank agar menanamkan sebagian kecil modalnya ke dalam LKMS atau Koperasi Simpan Pinjam mungkin salah satu cara. Selain itu upaya memperkuat program pengadaan penyuluh pertanian yang lebih massal hingga minimal satu desa satu penyuluh, serta menghubungkannya dengan program-program kredit LKMS (dapat diperankan sebagai auditor kelompok tani atau informan bagi LKMS) sehingga dapat mengintegrasikan kredit mikro syariah dengan program penyuluhan.

Bagi LKMS sendiri, tentu profesionalitas manajemen harus senantiasa diperbaiki. LKMS harus mampu merubah image “ribet”-nya skema syariah, nggak praktis! Maka LKMS harus mampu memasarkan skema pembiayaan yang beragam dan adaptif, tidak hanya mengambil beberapa skema yang udah seperti murobahah (jual-beli kredit), salam (jual beli pesanan), ishtishna (jual beli pesanan kredit) atau rahn (gadai syariah) namun juga berani menggandeng petani dalam skema mudhorobah dan musyarokah yang lebih beresiko dan memakai risk & profit sharing secara penuh. Semoga LKMS mampu membuktikan hipotesis Yunus di atas dengan kerangka yang lebih islami. Semoga kita sendiri mampu memulainya!