Beranda

Karakteristik Pulau-Pulau Kecil

Karakteristik Ekosistem dan Lingkungan Pulau-Pulau Kecil (PPK)
Seperti yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya, PPK sudah dikenal sebagai wilayah yang memiliki karakteristik khas seperti luas daratannya yang kecil, relatif jauh dari daratan induk (mainland), relatif peka dalam konteks ekonomi maupun lingkungan (Srinivas, 1998). Dalam konteks faktor lingkungan, Hall (1999) membagi persoalan lingkungan di PPK menjadi dua kategori yaitu (1) persoalan lingkungan secara umum (common environmental problems), dan (2) persoalan lingkungan lokal (local environmental problems).

  Karakteristik Pulau-Pulau Kecil

  Tonny F. Kurniawan

 

Karakteristik Ekosistem dan Lingkungan Pulau-Pulau Kecil (PPK)
Seperti yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya, PPK sudah dikenal sebagai wilayah yang memiliki karakteristik khas seperti luas daratannya yang kecil, relatif jauh dari daratan induk (mainland), relatif peka dalam konteks ekonomi maupun lingkungan (Srinivas, 1998). Dalam konteks faktor lingkungan, Hall (1999) membagi persoalan lingkungan di PPK menjadi dua kategori yaitu (1) persoalan lingkungan secara umum (common environmental problems), dan (2) persoalan lingkungan lokal (local environmental problems).

Persoalan lingkungan secara umum didefinisikan oleh Hall (1999) sebagai persoalan yang terjadi di hampir seluruh pulau-pulau kecil di dunia (commons). Persoalan ini mencakup limbah lokal, persoalan perikanan, kehutanan, penggunaan lahan dan persoalan hak ulayat pulau. Persoalan limbah terutama dihasilkan dari kegiatan manusia yang menjadi penduduk pulau kecil. Tergantung pada kemampuan setiap pulau, ada beberapa pulau yang telah melengkapi wilayahnya dengan fasilitas IPAL (instalasi pengolahan limbah). Namun di Indonesia saat ini, fasilitas IPAL belum menjadi fasilitas standar bagi pengelolaan PPK. Sementara itu, untuk persoalan yang menyangkut kegiatan perikanan, penangkapan ikan berlebih dan merusak telah menjadi indikasi umum dari terjadinya kerusakan kualitas sumberdaya perikanan dan lingkungan taut di PPK. Banyak terjadi ekosistem PPK seperti terumbu karang rusak karena kegiatan konstruksi, penggalian (dredging), polusi yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan di PPK atau karena aktifitas penangkapan ikan merusak seperti pemboman dan peracunan ikan.

Seperti halnya dengan sumberdaya kelautan, sumberdaya lahan daratan seperti hutan juga merupakan persoalan tingkungan yang secara luas terjadi di PPK global. Penebangan pohon yang tidak terkendali, kebakaran hutan dan beberapa dampak turunan seperti erosi dan hilangnya keanekaragaman hayati hutan merupakan salah satu karakteristik persoalan ini. Setain itu, persoalan tata guna lahan dan hak ulayat juga tergolong dalam persoalan lingkungan yang secara luas terjadi di PPK. Karena memiliki karakteristik yang kecil dalam konteks fisik, maka pemanfaatan lahan harus diperhatikan sedemikian rupa sehingga tidak sampai melebihi daya dukung lingkungan dari PPK tersebut. Pengaturan penggunaan lahan secara komprehensif dan tepat sesuai dengan peruntukkannya merupakan prasyarat utama bagi pengelolaan lahan PPK secara berkelanjutan.

Kategori persoalan lingkungan kedua di PPK adalah persoalan lokal (local environmental problems) yang terdiri dari hilangnya tanah (soil loss) baik secara fisik maupun kualitas, kekurangan air (water shortage), limbah padat dan bahan kimia beracun dan problem spesies langka. Kehilangan tanah baik dalam arti fisik maupun kualitas (kesuburan) terjadi karena erosi lahan yang juga terjadi di berbagai wilayah lainnya. Namun karena PPK memiliki Was wilayah yang relatif sempit sehingga dampaknya akan sangat terasa bagi masyarakat petani dan penggarap lahan di PPK. Demikian juga dengan oersoalan air bersih. Banyak PPK yang tidak memiliki cadangan air bersih yang cukup sehingga dalam beberapa hat perlu dilakukan teknik desalinisasi dari air taut ke air tawar. Limbah padat khususnya yang terkait dengan konsumsi penduduk pulau juga menjadi salah satu persoalan umum di PPK. Limbah padat seperti bekas mobil, sepeda motor atau barang­barang lainnya menjadi persoalan ketika lahan pembuangan limbah menjadi terbatas karena sifat PPK yang kecil dalam konteks luas wilayah.

Karakteristik lain adalah bahwa PPK sangat rentan terhadap bencana alam (natural disasters) seperti angin topan, gempa bumi dan banjir (Briguglio, 1995; Adrianto and Matsuda, 2002). Dalam kacamata ekonomi, dampak bencana alam terhadap ekonomi PPK tidak jarang sangat besar sehingga menyebabkan tingkat resiko di PPK menjadi tinggi pula. Sebagai ilustrasi, Tabel 4-2 menyajikan dampak ekonomi bencana alam di gugusan Kepulauan Amami, selatan Jepang (Adrianto and Matsuda, 2002).

 

Permasalahan Ekonomi Pulau-Pulau Kecil
Menurut Hein (1990), karakteristik khusus PPK khususnya yang terkait dengan ukuran luas lahan (smallness) dan insularitas (insularity) dapat secara bersama-sama memiliki efek terhadap kebijakan ekonomi pembangunan wilayah PPK. Terkait dengan karakteristik ukuran luas fisik, PPK memiliki peluang ekonomi yang terbatas khususnya ketika berbicara soal skala ekonomi (economics of scale). Agar kegiatan ekonomi di PPK mendapatkan skalanya yang sesuai maka pengembangan sektor perdagangan menjadi diperlukan, walaupun tergantung pula kepada infrastruktur yang ada di PPK tersebut (Hein, 1990). Selain itu, karena karakteristiknya yang kecil secara fisik, maka kegiatan ekonomi yang mungkin adalah kegiatan ekonomi yang terspesialisasi. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi di PPK memerlukan tingkat spesialisasi yang lebih tinggi dibanding wilayah lain yang lebih besar. Sebagai ilustrasi, gugusan Kepulauan Amami di selatan Jepang memiliki spesialisasi kegiatan ekonomi yang berbeda antar pulau-pulaunya. Pulau Okinoerabu (93,6 km2), misalnya memiliki spesialisasi pada pulau produsen hortikultur (bunga potong). Sedangkan pulau tetangganya yaitu Pulau Yoron (20.5 km2) memiliki spesialisasi sebagai produsen ikan khususnya cumi (squids) bagi pasar regional Kepulauan Amami atau daratan induk Kagoshima (Gambar 3-1). Dalam beberapa hal, specialized economy seperti yang terjadi untuk PPK berefek positif khususnya yang terkait dengan konsep skala ekonomi. Dengan keanekaragaman spesialisasi ekonomi dari sebuah pulau kecil maka semakin meningkat pula tingkat ketahanan ekonomi dari pulau tersebut dari faktor eksternal sepanjang pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut memperhitungkan pula tingkat daya dukung pulau secara umum (Hein, 1990; McKee and Tisdell, 1990).
Karakteristik ekonomi lain dari PPK adalah tingkat ketergantungan yang tinggi dari bantuan atau subsidi dari pihak luar yang dalam konteks negara kepulauan adalah dari pemerintah pusat atau dalam konteks SIDS (small islands development states) adalah dari negara lain, misalnya negara­negara pulau yang masuk dalam kategori the Commonwealth (sekutu Inggris).

Karakteristik ini membuat subsidi per kapita dari PPK menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Sebagai ilustrasi, pada tahun 1984 negara­-negara pulau (SIDS) menerima subsidi sebesar US$ 248 per kapita dari ODA, lebih besar dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang sebesar US$ 14 per kapita dan US$ 21,8 per kapita untuk the east developed countries (Hein, 1990).

 

Pengurangan sama sekali tingkat bantuan/subsidi untuk PPK merupakan hal yang dipandang tidak realistik meskipun dalam jangka panjang. Karena PPK memiliki banyak keterbatasan baik dalam konteks ekonomi maupun ekosistem, maka pemberian subsidi yang tepat sasaran masih merupakan strategi yang diperlukan bagi pengelolaan ekonomi PPK.

 

Karakteristik penting lain dari PPK yang terkait dengan pengembangan ekonomi wilayah adalah tingkat insularitas. PPK memiliki tingkat insularitas yang tinggi karena sebagian besar jauh dari daratan induknya. Persoalan ekonomi PPK yang terkait dengan karakteristik insularitas ini terutama yang terkait dengan persoalan transportasi dan komunikasi, lingkungan ekonomi yang cenderung monopolistik, melimpahnya sumberdaya kelautan dan dominasi sektor jasa.

Transportasi di PPK merupakan persoalan yang khas mengingat tingkat insularitas mengakibatkan biaya transportasi yang relatif mahal per km-nya dibanding wilayah lain yang lebih dekat dengan daratan induk. Apalagi apabila sistem transportasi antar pulau belum terbentuk dengan baik, sehingga membuat biaya transportasi menjadi semakin mahal. Transportasi feri dari Jepara ke ke Kepulauan Karimunjawa lebih mahal dibanding lokasi lain dengan jarak tempuh yang sama. Skala yang tidak ekonomis untuk sektor transportasi ini juga dipengaruhi oleh sulitnya membangun jaringan di pulau-pulau oseanik. Berbeda dengan kawasan kontinental yang mampu membangun jaringan transportasi terkait antar wilayah, kasus untuk PPK menjadi sulit karena tidak jarang jarak antar pulau sangat jauh dan pembangunan jaringan antar pulau menjadi sangat mahal (Hein, 1990).

 

Terkait dengan persoalan transportasi, terdapat tendensi adanya sistem monopoli dan oligopoli di wilayah PPK (Hein, 1990; McKee and Tisdell, 1990). Hat ini terkait dengan industri perdagangan di mana karena terbatasnya pilihan terhadap suplier sehingga cenderung menjadi monopoli.