Beranda

Analisis Dan Reformulasi Kebijakan Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Di Indonesia

 Indonesia merupakan negara maritim, dimana tiga per empat berupa laut (5,8 juta km2). Panjang garis pantai tropis terpanjang kedua (setelah Kanada). Dengan bentang wilayah Indonesia dari ujung Barat (Sabang) dan timur (Merauke) setara dengan London sampai Bagdad. Bentang ujung utara (Kep. Satal) dan selatan (P. Rote) setara dengan jarak negara Jerman sampai negara Al-Ajazair.

Analisis Dan Reformulasi Kebijakan Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Di Indonesia

Tonny F. Kurniawan

 

 

1. PENDAHULUAN


Indonesia merupakan negara maritim, dimana tiga per empat berupa laut (5,8 juta km2). Panjang garis pantai tropis terpanjang kedua (setelah Kanada). Dengan bentang wilayah Indonesia dari ujung Barat (Sabang) dan timur (Merauke) setara dengan London sampai Bagdad. Bentang ujung utara (Kep. Satal) dan selatan (P. Rote) setara dengan jarak negara Jerman sampai negara Al-Ajazair. [1]

Laut mengandung potensi ekonomi (pembangunan) sangat besar dan beragam. Kontribusiya terhadap GDP senilai 28 milyar (1988) atau 20 %. Lebih rendah bila dibandingkan dengan Korea Selatan dengan panjang pantai 2.713 Km dengan kontribusinya 147 milyar (1992) atau 37% (Dutton dan Hotta, 1999). Nilai ekspor perikanan sebesar US $ 1,76 milyar (1998) dengan nilai rumput laut (US $ 45 juta), lebih rendah bila dibandingkan dengan Thailand sebesar US $ 4,2 milyar dengan panjang pantai 2.600 km. Apabila optimal dalam pendayagunaan sumber daya laut, maka potensi ini akan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam melunasi hutang-hutang luar negeri bangsa ini.

Sumber kelautan sebagian besar renewable resources ( Ikan demersal, ikan pelagis, sea weed dan biota lainnya) sebagai basis pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Potensi lestari sumberdaya perikanan laut di Indonesia adalah 6,18 juta ton pertahun, ikan demersal 1,78 juta ton, ikan karang konsumsi 75 ribu ton, udang penaid 74 ribu ton, lobster 4,80 ribu ton, dan cumi-cumi 28,25 ribu ton.[2]

Secara sosial kultural, kembali fokus ke laut berarti reinventions kejayaan Indonesia pada masa lalu. Pada masa kolonial Belanda, arah kebijakan lebih banyak ditujukan pada pertanian, dan orientasi pada maritim (laut) ditinggalkan, karena pemerintah kolonial sadar bangsa Indonesia akan berjaya seperti pada kerajaan Sriwijaya. dan Majapahit.

Sensus penduduk tahun 2000 menujukkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 210 juta jiwa. Pada saat ini setidaknya terdapat 2 juta rumah tangga yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan. Dengan asumsi tiap rumah tangga nelayan memiliki 6 jiwa maka sekurang-kurangnya terdapat 12 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya sehari-hari pada sumber daya laut termasuk pesisir tentunya. Jumlah penduduk yang besar ini tidak banyak mendapat perhatian dari pemerintah.

2. PERUMUSAN MASALAH


2.1 Aspek Sumberdaya Manusia
Dalam Human Development Report 2003 yang dipublikasikan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNDP), terungkap bahwa indeks pembangunan manusia (Human Development Index/HDI) Indonesia mengalami penurunan, yaitu dari 0,684 (pada HDR 2002) menjadi 0,682 (pada HDR 2003). Tak pelak, akibat penurunan ini, peringkat HDI Indonesia dari 175 negara yang diperingkat, turun dari peringkat 110 (pada HDR 2002) menjadi 112 (pada HDR 2003). Posisi HDI Indonesia ini jauh di bawah posisi negara-negara ASEAN lainnya Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnem. Posisi HDI Indonesia ini hanya lebih baik dari Kamboja dan Myanmar.[3]

Harapan hidup orang Indonesia pada waktu lahir sekitar 66 tahun. Harapan hidup orang Singapura Malaysia dan Thailand berturut-turut lebih tinggi 11, 6 dan 4 tahun. Hampir 50 dari 1000 anak Indonesia yang baru lahir tidak akan bertahan sampai umur 5 tahun; tingkat kematian di bawah usia lima tahun di Malaysia dan Thailand berturut-turut 9 dan 29. Tingkat kematian ibu Indonesia 380 setiap 100 ribu kelahiran hidup, sangat tinggi dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang hanya sekitar 40-an; angka untuk Singapura hanya 6.

Data dari beberapa referensi menunjukkan bahwa pada (Tahun 2002) angka partisipasi sekolah anak-anak nelayan untuk pendidikan tingkat SLTP baru merncapai 60 %, dan SLTA baru mencapai 30 % (Tahun 2002)[4]. Dengan kondisi yang demikian maka dalam jangka panjang pendidikan untuk masyarakat nelayan perlu menjamin agar angka partisipasi sekolah khususnya SLTA dapat dicapai menjadi sekurang-kurangnya 80 %, hal ini berarti 50 % dari anak SLTP saat ini dan 30 % anak usia SLTP menjadi target group dalam pengembangan pelayanan pendidikan. Fenomena keseharian masyarakat nelayan yaitu anak anak lelaki maupun wanita secara lebih dini terlibat dalam proses pekerjaan nelayan dari mulai persiapan orang tua mereka untuk kelaut sampai dengan menjual hasil tangkapan. Hal ini tentunya berimplikasi kepada kelangsungan pendidikan anak-anak nelayan.

Disamping itu pada aspek kesehatan, nelayan relatif lebih beresiko terhadap munculnya masalah kesehatan seperti kekurangan gizi, diare dan infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), yang disebabkan karena persoalan lingkunan seperti sanitasi, air bersih, indoor pollution, serta minimnya prasaran kesehatan seperti Puskesmas ataupun pos yandu yang tidak digunakan secara optimal.

Di sisi lain kualitas sumberdaya manusia dari birokrasi yang mengelola/memanajemen sumberdaya kelautan dan perikanan masih memiliki persoalan dalam moral hazard. Tingginya angka korupsi kolusi dan nepotisme dalam praktek pemerintahan semakin memperlambat jalannya pembagunan mensejahterakan kaum nelayan.

2.2 Aspek Permodalan, Industri, dan Pasar
Selama ini, banyak masalah dan kendala yang menghadang para petani dan nelayan sebagai pelaku agrobisnis. Masalah paling strategis yang dihadapi oleh petani kita adalah akses terhadap modal/kapital. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan, dengan adanya modal kerja maka usaha agroindustri rumahan di pedesaan dapat berkembang dengan baik. Ribuan atau bahkan jutaan usaha agrobisnis akan dapat berkembang dan menyerap banyak tenaga kerja manakala tersedia modal yang mudah diakses disertai sedikit pelatihan manajemen.

Permasalahan klasik para nelayan di seluruh wilayah Indonesia sebagian besar nelayan masih terjebak kepada para tengkulak. Kurang berfungsinya pelabuhan pendaratan ikan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan SPBU khusus nelayan, dikarenakan nelayan masih terikat kontrak perjanjian untuk menjual hasil tangkapannya dan mendapatkan sarana dan prasarana produksi perikanan dengan para tengkulak. Hutang nelayan kepada tengkulak berjalan hampir seumur hidup dan diwariskan kepada anak dan penerus mereka. Nelayan Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon rata-rata memiliki hutang kepada tengkulan rata-rata per pemilik kapal Rp 4 juta sampai Rp 10 juta. Walaupun para tengkulak juga memiliki jasa kepada para nelayan di saat belum ada lembaga permodalan yang mampu mereka akses.[5]

Selain itu kondisi dan stuktur keberadaan sektor industri Indonesia saat ini masih memiliki sejumlah kelemahan struktural yang sangat penting sejak sebelum krisis ekonomi. Pertama, struktur industri yang dangkal (shallow) sehingga industri manufakturing tidak lebih dari sekedar industri asembling dan foot-loose industries.[6]
Kedua, tingkat daya saing (competitiveness) dan produktifitas yang rendah karena ekonomi biaya tinggi, mark-up investasi, kebijakan industrialisasi tanpa arah, kelemahan manajemen, dsb.
Ketiga, struktur industri yang sangat timpang, dimana sebagian besar industri dikuasai oleh konglomerasi tanpa fokus dan rendahnya backward dan forward lingkages antara usaha skala menengah dan kecil.

2.3 Aspek Sarana dan Prasarana
Naiknya harga sarana dan prasarana produksi perikanan sehingga meningkatkan biaya operasional melaut. Kenaikan harga BBM (solar) mengakibatkan sebagian besar nelayan mengeluhkan mahalnya operasional melaut, bahkan banyak nelayan yang berhenti melaut karena tidak mampu lagi membiayai operasional ke laut. Nelayan Demak, Jepara, dan Rembang sudah menjadi hal keseharian mengisi mesin motor perahunya dengan minyak tanah tanpa perlu mencampurnya dengan solar. Nelayan di daerah-daerah tersebut mendapatkan minyak pelumas mesin perahu motornya dengan harga Rp 1.500 – Rp 2.000 per liter pelumas bekas dari bengkel motor di sekitarnya.

Menyempitnya areal tangkap dan hak pencarian kehidupan nelayan karena tergusur kepentingan pembangunan sektor lain guna mengejar pertumbuhan pembangunan ekonomi atau kepentingan fihak-fihak tertentu. Seperti rencana relokasi nelayan Jepara karena pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di perairan laut daerah Jepara yang pendiriannya tanpa dilakukan musyawarah dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada nelayan dan penduduk setempat.

Belum lagi kasus-kasus penggusuran kampung nelayan seperti penggusuran 206 keluarga Nelayan Ancol Timur pada th 2001. Tanah timbul (tanah hasil sedimentasi), yang sudah ditempati nelayan selama 51 th, sejak th 1950. Untuk olah raga air Yacht Club milik PT. Bahtera Sejahtera, Nelayan sudah mengalami 5 kali penggusuran tanpa ganti rugi.

Penggusuran 90 keluarga di Kampung Catering, Jl. Pipa, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara th 2003. Warga membeli tanah yg ditempati seharga Rp 9 juta per 36 m2 pada pihak pengelola dan lurah setempat. Ketika membeli tanah, warga diminta pihak pengelola tanah dan lurah untuk membangun secara permanen. Sedangkan status dan kondisi warga yang menempati daerah tersebut telah memiliki fasilitas Listrik dan PDAM masuk secara resmi, 70% warga ber-KTP DKI, tetapi penggusuran tetap dilakukan tanpa ganti rugi.

Penggusuran 1.780 KK Kel. Marunda, Jakarta Utara. Warga mendiami lahan tidur seluas 75 hektar atas ijin walikota dengan membayar Rp 400.000 – Rp 6 juta. Lahan akan digunakan untuk kepentingan industri di Kawasan Berikat Nusantara. Warga diusir paksa oleh aparat terpadu atas permintaan pihak KBN.

Belum lagi beberapa waktu lalu di akhir tahun 2003 ratusan nelayan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara yang terusir dari tempat tinggalnya oleh Pemerintah DKI. Secuil tanah timbul di Ancol Timur puluhan tahun lamanya menjadi tempat bermukim bagi ratusan nelayan miskin. Secuil tanah hasil sedimentasi itu ibarat nyawa bagi ratusan nelayan. Namun nyawa itu direnggut begitu saja oleh pemerintah untuk diserahkan kepada pengusaha demi kepentingan bisnis olah raga air. [7]

2.4 Aspek Sosial
Permasalahan yang berkembang mengenai petani dan nelayan, yang berdampak pada pencapaian tingkat keberhasilan pembangunan sektor pertanian serta perikanan dan kelautan di Indonesia bermuara pada belum berpihaknya pembangunan yang dilakukan kepada petani dan nelayan. Belum ada undang-undang yang melindungi hak-hak para petani dan nelayan yang jumlahnya lebih dari setengah warga negara Indonesia. Sehingga kaum petani dan nelayan selalu menjadi kaum yang tertindas dan dieksploitir dalam pencapaian target pembangunan ekonomi Indonesia.

Menurunnya harga-harga produk petani dan nelayan akibat kebijakan impor luar negeri yang tidak terkontrol (misal: kebijakan impor garam dari Australia, India, dan Amerika). Perlu ada pengaturan bahkan proteksi produk-produk tertentu yang di dalam negeri terdapat dalam jumlah banyak dan diusahakan oleh hajat hidup orang banyak.

Rendahnya tanggung jawab pemerintah dalam pembinaan mutu dan kuantitas produk-produk perikanan sehingga kurang mampu bersaing dengan barang dari negara lain. Mengingat sifat produk dan produkasi perikanan memiliki produktifitas musiman, diversifikasi produk sangat minim serta kualitas dan standar produk yang rendah. Rendahnya pembinaan mutu dan kuantitas produk-produk perikanan terlihat dari rendahnya perhatian, pengetahuan, dan penguasaan serta penerapan IPTEK kelautan masih rendah dari aparat pembina.

Nelayan dengan keterbatasan tingkat pendidikan, perolehan informasi, waktu untuk interaksi sosial, mengakibatkan susah untuk membentuk wadah-wadah atau organisasi yang dapat mengatur dan menguatkan posisi tawar mereka. Telah muncul kelembagaan atau organisasi di tingkat lokal seperti KUD, dan nasional seperti HNSI, tetapi keberadaan lembaga tersebut belum mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Bahkan lembaga-lembaga tersebut sering bungkam menyuarakan keluhan-keluhan nelayan di saat nelayan sedang menjerit dan kesusahan. Sering pula permasalahan nelayan hanya dijadikan bahan diskusi dan komoditas politik tanpa membawa pengaruh langsung pada masyarakat nelayan.

Sistem pengaturan zona tangkap sering dilanggar oleh para nelayan, sehingga nelayan dari daerah lain sering melakukan kegiatan penangkapan di luar zona penangkapnnya. Konflik sosial yang juga sering terjadi adalah perebutan daerah tangkapan antar nelayan. Perebutan daerah tangkap ini tidak hanya terjadi antar provinsi atau kabupaten, tapi konflik ini sudah tersegmen menjadi antar kecamatan. Permasalahan sosial akibat zonasi ini sudah mengakibatkan bentokan fisik antar nelayan di Kabupaten Bengkalis, Riau bahkan sudah terjadi bakar membakar kapal nelayan.

2.5 Aspek Sumberdaya Alam
Pemanfaatan sumberdaya laut baik hayati dan non hayati harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan sehingga senantiasa terjamin kelangsungannya (sustainable). Pencemaran, degradasi fisik habitat, over eksploitasi sumberdaya alam, abrasi pantai, penyusutan hutan magrove, kerusakan padang lamun dan terumbu karang, pendangkalan dan sediemtasi yang tak terkontrok merupakan fenonema lingkungan di sektor perikanan dan kelautan. Bahkan masih berlangsung konsesi hutan mangrove oleh aktivitas Hak Pengelolaan Hutan (HPH) oleh swasta di Indragiri Hilir, Riau yang semestinya tidak dilakukan.[8]

Permasalahan lain yang timbul diantaranya adalah penambangan pasir laut yang isunya telah mengangkat ke permukaan secara nasional yang permasalahan tersebut terjadi di beberapa provinsi seperti Provinsi Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Kegiatan penambangan pasir dilakukan baik secara legal maupun illegal. Sebagian besar permintaan pasir laut berasal dari Singapura dan Malaysia juga membutuhkan pasir laut dalam jumlah besar. Tambang pasir di Karimun dan kepulauan dibatasi oleh pemerintah pusat dan upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi. Sehingga pengelolaan sumberdaya berupa pasir laut yang dulunya dikelola oleh daerah sementara ini diambil alih oleh tingkat provinsi, bahkan dihentikan sementara oleh pemerintah secara nasional.

Secara proses beberapa pakar pesisir dan lautan berpendapat pasir laut berasal dari laut itu sendiri dan terbawa hanyut dari daratan secara alami. Beberapa tahun terakhir kegiatan penambangan pasir ini telah menimbulkan permasalahan lingkungan kelautan yang nyaris tidak membawa manfaat pada masyarakat setempat atau keuntungan tertentu bagi keuangan publik lokal. Tidak semua tambang pasir illegal. Sebagian konsesi besar telah dikeluarkan, secara tidak jelas – sangat mirip dengan penerbitan konsesi kehutanan. Disamping itu, untuk kabupaten kecil seperti Karimun, tambang pasir memberikan kontribusi penting bagi pendapatan pemerintah setempat. Perusakan lingkungan laut telah mendapatkan kecaman luas sebelum Pemerintah Pusat turun tangan. Namun insentif, baik secara formal maupun kriminal, akan tetap ada karena permintaan pasir tinggi dalam beberapa tahun mendatang.

 


3. PENDEKATAN KEBIJAKAN


Sumberdaya laut Indonesia bila dikelola dengan baik, akan dapat menjadikannya sebagai penyumbang perekonomian negara yang besar, gambaran sektor kelautan dan kehidupan nelayan Indonesia seharusnya tidak seburuk apa yang seperti terjadi saat ini. Ini mengingat, sebagai negara maritim yang tiga per empat berupa laut (5,8 juta km2), kaya akan sumber daya (resources) baik hayati maupun non hayati, Indonesia memiliki banyak potensi untuk dikembangkan menjadi kekuatan riil bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Situasi yang kontras antara kondisi sektor kelautan dan kehidupan nelayan Indonesia saat ini dengan potensi kelautan Indonesia, sesungguhnya tidak lain disebabkan oleh buruknya tata kelola (bad governance) atas laut Indonesia. Penyebab dari kurang mantapnya tata kelola kelautan Indonesia ini antara lain berasal dari sistem pembangunan kelautan Indonesia yang tidak bebas dari praktek-praktek gambling, spekulatif, tidak aspiratif, kurang koordinasi antar lintas sektor, pengelola yang tidak amanah, dan lain sebagainya.

Disamping itu, kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan negara sejak Orde Baru hingga saat ini, ternyata tidak mengalami perubahan yang berarti. Kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan, tampaknya masih dibangun dengan konsep yang masih mengekploitir sumberdaya perikanan dan kelautan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sebagai sasaran utama, sementara aspek pemerataan dan keadilan, serta kesejahtetaan dan peningkatan taraf hidup pelaku utama perikanan dan kelautan (nelayan) menduduki peringkat yang kurang mendapat penekanan. Hal ini dicirikan oleh permasalahan pembangunan perikanan dan kelautan kebanyakan masih menghadapi persoalan yang bersifat klasik dari tahun ke tahun sampai saat ini.

Penakanan pembangunan perikanan dan kelautan kepada eksploitasi sumberdaya laut yang dilakukan secara besar-besaran secara belum merata mengakibatkan penurunan kualitas ekosistem lingkungan. Walaupun penurunan kualitas ekosistem laut juga diakibatkan pengelolaan di darat (misal: pembuangan limbah, dan sedimentasi). Eksploitasi besar-besaran sehingga membawa akibat pada penurunan kualitas ekosistem lingkungan, tetapi belum mampu mengangkat harkat, martabat, dan kesejahteraan pelaku utama sektor kelautan, yakni nelayan. Ironisnya lagi penurunan kualitas lingkungan akibat eksploitasi secara terus menerus dan besar-besaran di beberapa lokasi perairan, tetapi di perairan lainnya malah terjadi illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing.[9]

Berdasarkan realitas di atas, maka perlu adanya perubahan yang radikal di dalam kebijakan pembangunan sektor perikanan dan kelautan di masa mendatang. Pendekatan pembangunan yang sentralistik, mengutamakan materi dengan ukuran utama peningkatan pendapatan perkapita, mengabaikan kesejahteraan pelaku utama sektor perikanan dan kelautan adalah hal yang tidak boleh dilanjutkan. Ini mengingat, pendekatan yang demikian ini telah melecehkan manusia dan menganggap modal sebagai sumber utama pertumbuhan dengan konsekuensi yang amat merugikan dan menjauhkan bangsa dari pencapaian tujuan kemerdekaan. Pendekatan perumusan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia dapat didekati dengan:

Pertama, visi kebijakan pembangunan kelautan harus dilandasi oleh semangat rasa syukur kita terhadap Allah SWT atas karunia sumber daya (resources) perikanan dan kelautan yang begitu besar kepada bangsa Indonesia. Sebagai perwujudan rasa syukur atas karunia Ilahi ini, maka perlu menempatkan prioritas pertama pada peningkatan taraf hidup nelayan sebagai pelaku utama pembangunan sektor perikanan dan kelautan.

Kedua, tuntutan dikembangkan tata kelola yang baik (good governance) atas perikanan dan kelautan Indonesia di masa mendatang. Dan sebagai perwujudan untuk mengembangkan good governance tersebut, perlu adanya upaya mewujudkan sistem pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia yang direncanakan dan ditata secara menyeluruh dan terpadu dengan dukungan regulasi, pedoman teknis dan standar operasional kerja yang akomodatif, jelas dan kondusif, bebas dari praktek spekulatif, serta menempatkan para pengelola ekonomi yang amanah, jujur, dan kompenten.

Ketiga, pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia perlu dikembangkan dengan pendekatan bersifat kelembagaan yang holistik dan komprehensif. Ini berarti tujuan dan nilai-nilai dasar operasional dari kegiatan-kegiatan pembangunan bertumpu pada manusia termasuk nilai-nilai moral yang dianut. Semua kelembagaan pembangunan Indonesia yang bergerak di semua sektor dan daerah perlu melaksanakan transformasi diri secepat mungkin sehingga mampu mengemban tugas membawa seluruh bangsa ke suatu trayektori perkembangan yang akan menyelesaikan masalah struktural seperti korupsi, pengangguran, dan kemiskinan; dan sekaligus menempatkan bangsa ini ke suatu posisi yang penuh daya saing, bermartabat, dan kuat secara moral, ekonomi dan sosial. Ini berarti, transformasi itu secara horisontal perlu menyeluruh; tidak bisa menyangkut hanya satu atau beberapa bidang saja seperti ekonomi saja, atau hukum saja, politik saja, atau hukum dan ekonomi saja.

4. PERUMUSAN KEBIJAKAN


Kesejahteraan merupakan kata kunci sekaligus tujuan utama dari kebijakan yang diformulasikan, Kesejahteraan nelayan dapat dicapai apabila aspek-aspek (sumberdaya manusia, permodalan, sosial, sumberdaya alam, fisik sarana dan prasarana) mengalami perningkatan yang semakin besar dirasakan oleh nelayan. Hubungan kelima aspek dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan dapat divisualisasikan sebagai segi lima sama sisi (pentagonal) yang berubah dari ukuran kecil ke ukuran yang lebih besar.

4.1 Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Indonesia
Pembangunan kelautan dan perikanan yang dilakukan haruslah mampu meningkatkan kesejahteraan para nelayan sebagai aktor utama pembangunan tersebut.

4.2 Menyusun Undang-Undang Perlindungan Petani dan Nelayan
Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan sering kali sangat merugikan nelayan sebagai pelaku utamanya. Semakin menurunnya generasi muda yang mau meneruskan profesi sebagai nelayan telah banyak dialami di berbagai lokasi. Mereka sebagian besar beralih dengan memilih profesi sebagai buruh pabrik, sedangkan untuk mendapatkannya harus bersaing dengan banyak peminat, belum lagi permasalahan dalam sisitem perburuhan di Indonesia yang sebagian besar masih berfihak kepada pemilik capital. Hal ini mengakibatkan mereka juga beralih ke sektor-sektor informal dengan menjadi pedagang asongan dan pedagang kaki lima yang sering menimbulkan permasalahan baru. Belum ada undang-undang yang melindungi hak-hak para petani dan nelayan yang jumlahnya lebih dari setengah warga negara Indonesia. Sehingga kaum petani dan nelayan selalu menjadi kaum yang tertindas dan dieksploitir dalam pencapaian target pembangunan ekonomi Indonesia. Pada tahap lebih lanjut dengan semakin sedikitnya jumlah orang yang beminat menjadi petani dan nelayan, sedangkan keberadaan sumberdaya Indonesia yang melimpah, mengakibatkan produktifitas secara makro akan menurun.

4.3 Penguatan Kelembagaan Nelayan di Tingkat Lokal sampai Nasional
Pemasalahan nelayan yang telah banyak dibicarakan dalam berbagai forum diskusi atau seminar yang dilakukan oleh berbagai lembaga belumlah menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan kaum nelayan. Bahkan keberadaan lembaga atau organisasi yang mengatas namakan perjuangan nelayan sering digunakan untuk berbagai kepentingan politik atau untuk mendapatkan garapan proyek yang manfaatnya tidak dirasakan oleh nelayan itu sendiri.

Lembaga yang terbentuk diarahkan berfungsi sebagai intermediasi, memfasilitasi terjalinnya jalinan koordinasi, komunikasi, dan informasi antara masyarakat nelayan dengan:
a. Sesama nelayan
b. Pemerintah, parlemen dan instansi terkait
c. Lembaga investasi dan permodalan
d. Lembaga pendidikan dan pelatihan
e. Media informasi publik

4.4 Pelaksanaan Desentralisasi Pembangunan Sektor Perikanan dan Kelautan
Desentralisasi sektor perikanan dan kelautan ini memiliki dua dimensi kebijakan yang sangat penting.
Pertama, bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk membina para nelayan di daerahnya. Artinya, jika selama ini tanggung jawab untuk membina para nelayan berada pada Pemerintah Pusat, maka sejalan dengan desentralisasi sektor perikanan dan kelautan ini, kewajiban tersebut seharusnya dibebankan pada Pemerintah Daerah. Hal ini masih ditandai dengan program-program pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan nelayan sebagian besar berasal dari Pemerintah Pusat.

Kedua, bahwa Pemerintah Daerah diberikan wewenang yang utuh untuk membangun sektor perikanan dan kelautannya sesuai dengan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Dengan demikian, campur tangan pembangunan subsektoral oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana pada era Orde Baru, seharusnya sudah ditinggalkan. Hal ini juga diharapkan akan meningkatnya pemerataan pembangunan di sektor perikanan dan kelautan.

4.5 Kebijakan Permodalan bagi Sektor Perikanan dan Kelautan, Urgensi Pendirian Bank Petani dan Nelayan
Perlu bagi Indonesia untuk memiliki bank petani dan nelayan. Tujuan dari pendirian Bank Petani dan Nelayan ini adalah untuk melayani para petani dan nelayan kita dalam memudahkan akses modal. Kalangan perbankan beranggapan untuk menanamkan investasi ke sektor perikanan memiliki faktor resiko yang tinggi. Kalangan perbankan konvensional belum dapat memahami pola-pola yang selama ini dijalankan oleh para nelayan, sehingga pola-pola yang dilakukan nelayan tidak masuk dalam lima standar yang biasanya diterapkan oleh perbankan. Beberapa negara yang telah memiliki bank petani dan nelayan diantaranya: Malaysia mempunyai Bank Pertanian Malaysia (BPM), Thailand memiliki Bank of Agriculture and Agriculture Cooperative (BAAC), Eropa punya Rabo Bank yang dimiliki oleh koperasi, Amerika Serikat dan Filipina punya Land Bank. Adanya bank petani dan nelayan ini juga perlu untuk menghindari penyalahgunaan penyaluran kredit pemerintah untuk kepentingan lain.

4.6 Penataan Struktur Pasar dan Lingkungan Usaha
Penataan Struktur Dan Lingkungan Usaha, melalui:
a. Memperkuat dan membangun praktek usaha dan perdagangan yang adil dan sehat, tidak membiarkan terjadinya praktek-praktek monopoli, oligopoli, kartel, dan bentuk-bentuk usaha yang tidak sehat lainnya.
b. Memperkuat perundang-undangan di bidang persaingan usaha yang sehat (Anti Monopoli) sehingga bisa menjamin akses yang sama kepada para pelaku usaha.
c. Penegakan hukum (law enforcement) yang atas peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha yang sehat (Anti Monopoli).
d. Mengkaji ulang seluruh tataniaga dan pemberian hak-hak eksklusif seperti hak distribusi komoditi tertentu yang kontra produktif terhadap perkembangan UMKM.
e. Tidak mengandalkan dan menggantungkan penjualan secara ekspor saja, tetapi juga mengarahkan penjualan produk perikanan ke dalam negeri untuk pencapaian target pemenuhan konsumsi ikan rakyat Indonesia dari 21,7 kg/kapita/tahun (tahun 2000) menjadi 30 kg/kapita/tahun.

4.7 Kebijakan Pengembangan Sektor Perikanan dan Sektor Industri yang Terpadu
Pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, tidak boleh dipandang sebagai hanya sebagai cara untuk menghilangkan kemiskinan dan pengangguran. Namun, lebih dari itu, karena sektor kelautan dan perikanan merupakan basis perekonomian nasional, maka sudah sewajarnya jika sektor perikanan dan kelautan ini dikembangkan menjadi sektor unggulan dalam kancah perdagangan internasional. Dengan demikian, dukungan sektor industri terhadap pembangunan di sektor perikanan dan kelautan menjadi suatu hal yang bersifat keharusan. Karena itu, pembangunan perikanan dan kelautan dan industri bukanlah alternatif yang dipilih, namun adalah komplementer dan saling mendukung bai bagi input maupun output.

Melihat realitas sektor indutri kita yang tidak mendukung sektor pertanian, termasuk resources based Indonesia, maka perlu untuk dilakukannya reformasi komprehensif dan vitalisasi sektor industri untuk memperbaiki berbagai kelemahan struktural seperti yang disebutkan di atas. Hanya dengan cara demikian struktur industri Indonesia akan lebih kuat, memiliki daya saing dan produktifitas yang tinggi sehingga nilai tambah dan kemampuannya untuk menciptakan lapangan kerja meningkat.

Reformasi dan Vitalisasi sektor industri tersebut, termasuk diantaranya restrukturisasi dan konsolidasi sub-sektor, transformasi kepemilikan dan manajemen, serta spin-off industri-industri yang daya saingnya sangat lemah ataupun redundan. Prioritas pengembangan harus diberikan kepada sektor-sektor industri yang terkait erat dengan sumber daya apakah sumber daya alam (pertambangan, kehutanan, pertanian, perikanan, dsb.), maupun sumber daya manusia karena Indonesia sangat kompetitif untuk resources-based industrialization.

Untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas sektor industri Indonesia sangat mendesak adanya rencana strategis untuk mengembangkan industri pendukung (supporting industries) yang menghasilkan barang-barang antara, komponen, dan spare-parts. Tanpa industri pendukung, banyak perusahaan akhirnya akan berpindah ke negara yang memiliki industri pendukung seperti China dan Thailand. Pengembangan industri pendukung harus dikaitkan dengan industri skala menengah dan kecil melalui upaya industrial matching dan sub-contracting dengan pendekatan bisnis. Peningkatan ekspor secara nasional harus didukung dengan promosi yang proaktif dan pembentukan trading house dengan bekerjasama dengan trading house internasional seperti Shogo Shosha dan Eropa.

4.8 Kebijakan di Bidang Birokrasi, Kelembagaan, serta Penanganan Masalah Korupsi
Pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan melihat bahwa upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi pemerintahan serta good-governance di sektor perikanan dan kelautan tidak mungkin tercapai tanpa reformasi besar-besaran dalam birokrasi dan lembaga-lembaga perikanan dan kelautan tersebut. Dengan birokrasi yang tidak efektif dan tidak efisien akan sangat sulit untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia.

Pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan melihat bahwa reformasi birokrasi harus mencakup transformasi kultur birokrasi yang feodal menjadi kreatif dan inovatif, restrukturisasi dan perampingan birokrasi, perbaikan sistem kompensasi dan insentif termasuk alokasi anggaran rutin yang lebih proporsional, pelaksanaan sistem punishment, dan perbaikan sistem recruitment. Selain pendekatan konsepsional dan sistem dalam proses reformasi birokrasi, sangat diperlukan serangkaian shock therapy agar reformasi birokrasi dan kelembagaan efektif dan mendapat dukungan dari masyarakat.

Pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan juga melihat bahwa kelembagaan peradilan di Indonesia, terutama kelembagaan di bidang penanganan korupsi masih sangat lemah. Padahal, problem kronis negara ini adalah korupsi, dimana peringkat korupsi kita begitu tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan melihat bahwa keberadaan institusi peradilan yang ada saat ini dirasakan tidak memadai untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, Pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan dipandang perlu diadakan kelembagaan peradilan yang secara khusus mengurusi masalah penanganan kasus-kasus korupsi.

4.9 Pemeliharaan dan Peningkatan Daya Dukung serta Kualitas Lingkungan
Pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan haruslah membawa manfaat pada masyarakat setempat atau keuntungan tertentu bagi keuangan publik lokal dan nasional serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan sehingga senantiasa terjamin kelangsungannya (sustainable).

5. PENUTUP
Sumberdaya laut Indonesia yang begitu besar bila dikelola dengan baik, akan dapat menjadikannya sebagai penyumbang perekonomian negara yang besar, gambaran sektor kelautan dan kehidupan nelayan Indonesia seharusnya tidak seburuk apa yang seperti terjadi saat ini. Indonesia memiliki banyak potensi untuk dikembangkan menjadi kekuatan riil bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Visi kebijakan pembangunan kelautan harus dilandasi oleh semangat rasa syukur kita terhadap Allah SWT atas karunia sumber daya (resources) perikanan dan kelautan yang begitu besar kepada bangsa Indonesia. Sebagai perwujudan rasa syukur atas karunia Ilahi ini, maka perlu menempatkan prioritas pertama pada peningkatan taraf hidup nelayan sebagai pelaku utama pembangunan sektor perikanan dan kelautan.

Tuntutan dikembangkan tata kelola yang baik (good governance) atas perikanan dan kelautan Indonesia di masa mendatang. Dan sebagai perwujudan untuk mengembangkan good governance tersebut, perlu adanya upaya mewujudkan sistem pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia yang direncanakan dan ditata secara menyeluruh dan terpadu dengan dukungan regulasi, pedoman teknis dan standar operasional kerja yang akomodatif, jelas dan kondusif, bebas dari praktek spekulatif, serta menempatkan para pengelola ekonomi yang amanah, jujur, dan kompenten.

Pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia perlu dikembangkan dengan pendekatan bersifat kelembagaan yang holistik dan komprehensif. Ini berarti tujuan dan nilai-nilai dasar operasional dari kegiatan-kegiatan pembangunan bertumpu pada manusia termasuk nilai-nilai moral yang dianut. Semua kelembagaan pembangunan Indonesia yang bergerak di semua sektor dan daerah perlu melaksanakan transformasi diri secepat mungkin sehingga mampu mengemban tugas membawa seluruh bangsa ke suatu trayektori perkembangan yang akan menyelesaikan masalah struktural seperti korupsi, pengangguran, dan kemiskinan; dan sekaligus menempatkan bangsa ini ke suatu posisi yang penuh daya saing, bermartabat, dan kuat secara moral, ekonomi dan sosial. Ini berarti, transformasi itu secara horisontal perlu menyeluruh; tidak bisa menyangkut hanya satu atau beberapa bidang saja seperti ekonomi saja, atau hukum saja, politik saja, atau hukum dan ekonomi saja. Adapun kebijakan yang direkomendasikan berdasarkan rumusan di atas adalah:
1) Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Indonesia
2) Menyusun Undang-Undang Perlindungan Petani dan Nelayan
3) Penguatan Kelembagaan Nelayan di Tingkat Lokal sampai Nasional
4) Pelaksanaan Desentralisasi Pembangunan Sektor Perikanan dan Kelautan
5) Kebijakan Permodalan bagi Sektor Perikanan dan Kelautan, Urgensi Pendirian Bank Petani dan Nelayan
6) Penataan Struktur Pasar dan Lingkungan Usaha
7) Kebijakan Pengembangan Sektor Perikanan dan Sektor Industri yang Terpadu
8) Kebijakan di Bidang Birokrasi, Kelembagaan, serta Penanganan Masalah Korupsi
9) Pemeliharaan dan Peningkatan Daya Dukung serta Kualitas Lingkungan

 

 

______________________________________________________
DAFTAR PUSTAKA


Akhmadi, D. 2004. Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Pasca Pemilu 2004 (Makalah Seminar Prospek Pembangunan Ekonomi Indonesia Pasca Pemilu di Balairung UI).

BAPEDALDA RIAU. PPLH UNRI. 2004. Laporan Studi Identifikasi Potensi Kawasan Pesisir dan Laut di Provinsi Riau.

CIFOR. 2002. Peran Sera Masyarakat dalam Penataan Ruang (Warta Kebijakan No. 6. Agustus 2002).

Dahuri, R. 2000. Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan untuk Kesejahteraan Rakyat. LISPI. Jakarta.

Departemen Kelautan dan Perikanan RI. 2004. Laporan Tahunan.

DFID (Department for International Development). 2000. Sustainable Livelyhoods. DFID. UK.

DPP Partai Keadilan Sejahtera. 2004. Laporan Tahun 1425 H Divisi Nelayan, Departemen Buruh Tani Nelayan. Bidang Ekonomi DPP Partai Keadilan Sejahtera.

. 2004. Platform Pembangunan Kelautan dan Perikanan Partai Keadilan Sejahtera (disampaikan pada Bedah Visi Parpol Peserta Pemilu). Dewan Maritim RI.

Elfindri. 2002. Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial di Kalangan Nelayan (Makalah).

Indra. 2002. Konsep Tata Ruang Terpadu Darat dan Laut (Makalah Falsafah Sains PSL IPB)

Siregar, H. Hedi. 2005. Catatan Kuliah Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan IPB.

Supriharyono. 2000. Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah Pesisir Tropis. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

WALHI. 2004. Advokasi Pesisir dan Laut. http://www.walhi.org.


[1] Laporan Tahunan Departemen Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2004
[2] Dikutip dari Supriharyono dalam buku “Pelestariaan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah Pesisir Tropis.” Gramedia Pustaka Utama.
[3] Dikutip dari Makalah Didik Akhmadi, M Com berjudul “Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Pasca Pemilu 2004” yang disampaikan pada acara Seminar Prospek Pembangunan Ekonomi Indonesia Pasca Pemilu 2004 di Balairung UI
[4] Dikutip dari Makalah Elfindri berjudul “Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial di Kalangan Nelayan”.
[5] Laporan Tahun 1425 H Divisi Nelayan, Departemen Buruh Tani Nelayan, Bidang Ekonomi DPP Partai Keadilan Sejahtera.
[6] Dikutip dari “Platform Pembangunan Kelautan dan Perikanan Partai Keadilan Sejahtera” yang disampaikan pada Bedah Visi Parpol Peserta Pemilu yang diselenggarakan oleh Dewan Maritim RI Tahun 2004
[7] Dikutip dari “Advokasi Pesisir dan Laut” WALHI.
[8] Sumber: Laporan Studi Identifikasi Potensi Kawasan Pesisir dan Laut di Provinsi Riau Tahun 2004
[9] Dikutip dari Buku “Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan untuk Kesejahteraan Rakyat” (Kumpulan Pemikiran Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri M S)