Beranda

Format Membangun Indonesia Berbasis Kerakyatan

Ada beberapa tahapan yang mesti dimulai bila format pembangunan industri berbasis sumber daya alam (SDA) dan kerakyatan akan diusung dalam rangka pembangunan nasional. Pertama adalah mereposisi cara pandang yang cenderung bersifat undervalue di kalangan ekonom maupun politisi nasional terhadap sektor-sektor ekonomi berbasis SDA, seperti kelautan dan perikanan, pertanian, petemakan, kehutanan, dan pariwisata.

Reposisi ini merupakan strategi untuk menciptakan capacity building bagi pembangunan sektor berbasis SDA yang cenderung dimaknai sebagai sektor yang pasif atau penunjang pembangunan industri. Salah satu caranya adalah merekategorisasi sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan sektor-sektor berbasis SDA.



Sektor-sektor berbasis SDA mesti diposisikan sebagai sektor yang terintegral dengan kegiatan industri dan tidak dipandang terpisah dengan industri manufaktur maupun jasanya. Integrasi ini membuat sektor berbasis SDA mesti dipandang sebagai suatu sistern mata rantai yang mengingat para pelaku produksi hingga ke tingkat jasa ke konsumen akhir. Lewat rekategorisasi ini maka konstribusi sektor berbasis SDA pada PDB nasional, sejatinya jauh lebih besar dari sekadar penyedia kebutuhan pokok semata.

Kedua, kerangka integrasi tersebut harus diikuti dengan pendekatan penguatan basis kerakyatan yang terdiri atas penguatan kelembagaan masyarakat dan tegaknya mekanisme pasar yang sehat Penguatan basis kerakyatan ini dimaksudkan untuk mempersentuh secara langsung antara pasar dan aktivitas produksi di sektor berbasis SDA yang selama ini cenderung distortif, akibat imbas kebijakan masa lalu yang lebih menguntungkan konsumen dan produsen pengguna input di perkotaan.

Di sisi lain, karakteristik produk sektor berbasis SDA membuat kecilnya elastisitas transmisi harga yang terjadi di pasar produknya. Selama ini, kecilnya elastisitas transmisi harga telah membuat kenaikan harga di tingkat konsumen tidak dapat dinikmati oleh pelaku bisnis sektor berbasis SDA.

Sedangkan penguatan basis kerakyatan dalam kerangka industrialisasi berbasis SDA di Indonesia dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, perbaikan kelompok nelayan, pembudidaya ikan dan petani di setiap daerah produksi.

Perbaikan ini ditujukan untuk memperkuat jalur informasi dan komunikasi antarkelompok, baik dalam rangka peningkatan produksi, pengenalan teknologi, maupun penyebarluasan informasi pasar. Termasuk dalam hal ini adalah pengembangan institusi yang memperkuat lembaga ekonomi rakyat, seperti koperasi yang telah lazim dikenal di masyarakat. Melalui lembaga-lembaga ini diharapkan akan tercipta badan-badan usaha milik rakyat yang memiliki bargaining position, tidak hanya di tingkat ekonomi dan desa, tapi juga secara ekonomi dan politik mampu memiliki posisi tawar yang lebih besar pada pasar, pemerintah, dan lembaga keuangan.

Kedua, pengembangan komoditas sektor berbasis SDA dan masyarakat. Hal ini terkait dengan desentralisasi yang membuka peluang bagi masyarakat untuk menentukan sendiri jenis-jenis komoditi yang dipilih untuk diproduksi. Beberapa kritik tentang penyeragaman komoditas kelautan dan perikanan serta pertanian di masa lalu dapat dijadikan argumen bahwa penyeragaman produk cenderung menciptakan bias dan kegagalan dalam pembangunan pertanian.

Dalam kerangka ini, komoditas-komoditas unggulan yang laku di pasar domestik maupun internasional dapat dipilih oleh nelayan, pembudidaya ikan dan petani, sesuai dengan penguasaan teknologi dan faktor produksi. Hal ini merupakan konsekuensi dari informasi pasar dan komunikasi yang tercipta lewat jaringan kerja antarkelompok-kelompok pelaku dengan pasar.

Ketiga, tentu saja penyediaan dan perbaikan infrastruktur produksi sektor berbasis SDA dan pemasaran yang terkait dengan pembangunan jalan, sarana irigasi, pengenalan teknologi, dorongan investasi, pengembangan SDM, dan sebagainya. Hal ini erat hubungan dengan penciptaan overhead ekonomi dan sosial. Semuanya terkait dengan pemerintah sebagai pemegang kebijakan pembangunan sektor berbasis SDA dan ekonomi.

 

POTENSI KELAUTAN

Potensi sumber daya kelautan dan perikanan sangat kaya dan beragam. Sumber daya tersebut ada yang dapat diperbaharui (renewable resources) seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap, budidaya, industri pengolahan dan bioteknologi, mangrove), energi gelombang, pasang surut, angin dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion).

Ada juga sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable resources) seperti minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai jasa lingkungan kelautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan ekonomi nasional seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan, dan sebagainya.

Dari sekian banyak potensi pembangunan tersebut, domain (ranah) ekonomi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) hanya pada pendayagunaan sumber daya perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, bioteknologi laut dan perairan tawar, benda-benda berharga, serta pengelolaan pulau-pulau kecil. Di samping itu, DKP juga menangani kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan. Dan bersama Pemerintah Daerah manangani pengelolaan kawasan (ekosistem) laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil agar tetap sehat dan produktif untuk menunjang pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan terkoordinasi lintas sektor di bidang kelautan, dan pemberdayaan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir pada umumnya.

Secara statistik, potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Potensi sumber daya tersebut apabila dikelompokkan berdasarkan jenis ikan terdiri dari pelagis besar (seperti tuna) 1,16 juta ton, pelagis kecil (seperti kembung) 3,6 juta ton, demersal (ikan yang hidup di dasar perairan) 1,36 juta ton, udang penaeid 0,094 juta ton, lobster 0,004 juta ton, cumi-cumi 0,028 juta ton, dan ikan karang konsumsi 0,14 juta ton.

Dari seluruh potensi sumber daya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,01 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari. Potensi sumber daya perikanan tersebut tersebar di 9 wilayah perairan utama Indonesia.

Potensi budidaya laut terdiri dari total potensi budidaya ikan (kakap, kerapu, dan gobia), udang, budidaya moluska (kerang-kerangan, mutiara, dan teripang), dan budidaya rumput laut seluas 2 juta ha (20% dari total potensi lahan perairan laut berjarak 5 km dari garis pantai) dengan volume 46,73 juta ton per tahun. Sampai saat ini baru dimanfaatkan sekitar 0,7 juta ton per tahun. Sedangkan potensi perikanan air tawar terdiri dari (a) perairan umurn (danau, waduk, sungai dan rawa) seluas 550.000 hektare dengan produksi 356.020 ton/tahun, dan (b) kolam air tawar dan mina padi sawah masing-masing sejumlah 805.700 ton/tahun dan 233.400 ton/tahun.

Potensi perikanan darat lainnya yang masih besar adalah budidaya payau (tambak) yang mencapai sekitar 913.000 ha, yang sampai tahun 1999 potensi lahan budidaya baru dimanfaatkan sekitar 393.196 ha. Diharapkan pengembangan perikanan budidaya ini dapat mendatangkan devisa yang cukup besar.

Jika potensi ini digarap secara optimal dengan mengusahakan sekitar 500.000 ha saja, dengan target produksi konservatif sekitar 2 ton udang windu (tiger prawn) per ha, setiap tahunnya setidaknya bisa dihasilkan 1 juta ton. Jika harga per kilogram US$ 10 maka nilai yang diperoleh mencapai US$ 10 miliar. Secara keseluruhan nilai ekonomi potensi perikanan laut dan darat termasuk budidaya diperkirakan mencapai sekitar US$ 78,1 miliar.

PENGEMBANGAN BIOTEK KELAUTAN

Potensi bioteknologi kelautan juga masih sangat besar untuk pengembangan industri bioteknologi seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang, serta industri bahari pangan. Nilai ekonomi dari potensi bioteknologi kelautan tersebut diperkirakan mencapai US$ 4 miliar. Dengan demikian, total nilai ekonomi potensi perikanan dan industri bioteknologi kelautan diperkirakan sebesar US$ 82,1 miliar. Secara rinci nilai ekonomi potensi perikanan dapat dilihat pada Tabel 1.

No

Rincian

Potensi lestari

(ribu ton)

Perkiraan nilai

(US$ juta)

1

2

 

3

4

5

6

Perikanan tangkap di laut

Perikanan tangkap di perairan umum

Perikanan budidaya laut

Perikanan budidaya tambak

Perikanan budidaya air tawar

Bioteknologi kelautan

5.006

356

 

46.700

1.000

1.039

-

15.101

1.068

 

46.700

10.000

5.195

4.000

JUMLAH

82.0


Dari gambaran potensi tersebut di atas, terlihat bahwa peluang pengembangan usaha perikanan dan kelautan Indonesia masih memiliki prospek yang baik. Hal ini dapat dilihat dari sisi kernampuan pengadaan (supply side), dimana dari 14 fishing ground perikanan di dunia, 9 di antaranya telah over fishing sedangkan 5 fishing ground masih dapat dikembangkan, perairan laut Indonesia termasuk di dalamnya.

Selain itu, dengan iklim tropis yang ada di Indonesia sangat mendukung untuk pengembangan usaha budidaya yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Dari sisi permintaan (demand side), dengan jumlah penduduk dunia terus meningkat, dan kesadaran manusia tentang nilai gizi ikan bagi kesehatan dan kecerdasan, serta permintaan terhadap bahan-bahan alamiah (natural products) seperti omega-3, polisakarida, squalence, dan lain sebagainya, yang juga terus meningkat merupakan peluang pasar hasil kelautan dan perikanan. (Bersambung)


Penulis adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Rl dan Guru Besar di Institut Pertanian Bogor (IPB).