Al Imran - Posmetro Padang. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) Sumbar meminta pemerintah dan DPR, untuk secepatnya menuntaskan agenda reformasi agraria. Selain itu, pemerintah juga diharapkan untuk meningkatkan anggaran di sektor pertanian dan perikanan, minimal 5 persen dari APBN/APBD.

"Dalam APBN, anggaran di sektor ini hanya berkutat diangka sekitar Rp 2 triliun (0,3 persen) per tahunnya. Padahal, 75 persen dari 220 juta orang lebih penduduk Indonesia, merupakan petani dan nelayan. Anggaran sebesar ini tidak menunjukan keberpihakan," jelas Ketua DPW PPNSI Sumbar Rinaldi SP, di Padang, beberapa waktu lalu.

Hadir dalam keterangan pers jelang Rapat Kordinasi wilayah (Rakorwil) yang akan digelar Sabtu (13/6) di aula Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar itu diantaranya, Ir Edi Mawardi MP (deklarator/penasehat PPNSI Sumbar), Dewi Nofita SP (sekretaris), Dwi Mahasarani (bendahara), Irwandi SSi MSi (Ketua Asosiasi petani dan pengolah catfish Sumbar) dan Dafi Hendri MSi (dosen ekonomi syariah IAIN Imam Bonjol). 

Dikatakan Rinaldi, Rakorwil ini merupakan yang kedua semenjak PPNSI Sumbar di deklarasikan di kawasan Bukik Sundi, Kabupaten Solok 6 Juni 2006 lalu. Secara nasional, PPNSI di deklarasikan di Kota Bogor 2003 lalu. Untuk Sumbar, PPNSI baru terbentuk di delapan dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumbar.

Agenda lain yang akan dibahas dalam Rakorwil nanti, jelas Rinaldi, soal perlunya penambahan pupuk bersubsidi dan distribusi yang tepat kepada petani. Agenda selanjutnya, pemerintah seharusnya memberikan prioritas terhadap pemenuhan kebutuhan produk pertanian dan peternakan para petani dan peternak lokal. Kemudian, perlunya pemerintah memberikan subsidi pakan ikan.

"Berhubung musim kampanye Pilpres 2009, kami juga meminta kandidat Capres dan Cawapres untuk tidak memolitisasi petani dan nelayan, sebagai komoditi politik mereka. Agenda ini, merupakan aspirasi petani dan nelayan yang telah kami himpun," tegas Rinaldi yang juga pengurus DPW PKS Sumbar itu.

Ditambahkan Edi Mawardi, PPNSI ini merupakan organisasi yang berivisikan, meningkatkan daya tawar petani dan nelayan. PPNSI memandang, tambahnya, membangun SDM petani tidak cukup dengan melakukan pelatihan-pelatihan semata.

"Dewasa ini, petani dan nelayan kita umumnya telah berusia lanjut, diatas 50 tahun. Sumber daya seperti ini, akan kesulitan dikembangkan potensinya. Diperlukan menumbuhkan petani dan nelayan muda yang memiliki visi bisnis dan tingkat intelektual memadai. Sehingga, upaya peningkatan kualitas hasil produksi mereka bisa lebih terjamin, yang nantinya akan berujung pada peningkatan pendapatan," tegas Edi Mawardi. [*]