Pemprov Jateng berencana mengalokasikan dana Rp 29,06 miliar dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2009 bagi program kerakyatan. Dana sebesar itu rencananya dialokasikan untuk program ekonomi kerakyatan senilai Rp 26,66 miliar dan kegiatan strategis lainnya senilai Rp 2,40 miliar. Gubernur Jateng ,Bibit Waluyo, menjamin penajaman tersebut tak akan mengubah total anggaran Rp 5,126 triliun dalam RAPBD 2009. Pemprov Jateng berencana mengalokasikan dana Rp 29,06 miliar dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2009 bagi program kerakyatan. Dana sebesar itu rencananya dialokasikan untuk program ekonomi kerakyatan senilai Rp 26,66 miliar dan kegiatan strategis lainnya senilai Rp 2,40 miliar. Gubernur Jateng ,Bibit Waluyo, menjamin penajaman tersebut tak akan mengubah total anggaran Rp 5,126 triliun dalam RAPBD 2009.

Ketua Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) Jateng Riyono menyatakan sepakat dengan semangat RAPBD 2009. Namun dia mengingatkan alokasi tersebut tak akan memberikan dampak berkepanjangan bila hanya diwujudkan dalam program yang bersifat charity (sosial). "Kalau sifatnya hanya bagi-bagi duit Rp 29 miliar agar dibilang peduli pada kerakyatan, ya tidak tepat," tandasnya.

Ia menyarankan, bila membuat alokasi khusus, Gubernur harus menerjemahkan dulu hal-hal yang bersifat riil. Dia mencontohkan pengentasan kemiskinan wanita desa melalui pemberdayaan UKM atau pemberian subsidi pupuk pada petani. "Saya melihat prioritas program RAPBD 2009 ini hanya sebatas wacana," terangnya.  

Terkait optimisme Bibit dalam mengawasi distribusi kebutuhan masyarakat seperti pupuk dan benih, Riyono justru menagih janji gubernur untuk merevisi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP). Sebab, Bibit pernah berjanji akan membentuk tim pengawasan pupuk untuk menggantikan kinerja KPPP yang dinilai tak optimal. "Sampai sekarang janji itu tampaknya susah direalisasikan," ujarnya.

Dia meminta Gubernur tak membicarakan pengawasan bila operatornya belum ada. "Jangan bicara monitoring bila sistem dan perangkatnya belum ada," ungkapnya. Faktanya, lanjut dia, harga pupuk di pasaran saat ini masih tinggi. Dia mencontohkan harga satu sak pupuk urea di Kabupaten Kendal mencapai Rp 105 ribu.

By: Admin (ly)           4 Nov 2008
Sumber:  Radar Semarang (Selasa, 21 Oktober 2008 ]

< Prev		Next >