Panduan Penulisan dan Pengiriman Berita/Artikel di website PPNSI
Hidayat: Petani Jangan Dijadikan Komoditas Politik
Minggu, 31 Mei 2009 18:13 | Ditulis oleh Radar Bogor | 
BOGOR - Sejak dulu petani memang selalu menjadi objek dari kebijakan yang tidak jelas. Ujung-ujungnya kebijakan tersebut merugikan para petani. Contoh terakhir adalah kasus padi Super Toy yang diprotes warga karena mengalami puso.
BOGOR - Sejak dulu petani memang selalu menjadi objek dari kebijakan yang tidak jelas. Ujung-ujungnya kebijakan tersebut merugikan para petani. Contoh terakhir adalah kasus padi Super Toy yang diprotes warga karena mengalami puso.
Demikian ditegaskan Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid pada Rapimnas Perhimpinan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, kemarin.
“Jangan korbankan petani dengan eksperimen yang belum jelas dan tidak teruji kebenarannya,” tegasnya.
Untuk itu, Hidayat mengingatkan presiden SBY segera membuat langkah konkret agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Selain itu, perusahaan yang memproduksi bibit padi Super Toy juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita petani. “Jangan ada kesan saling lempar tanggung jawab,” paparnya.
Pemerintah, lanjut Hidayat, sudah saatnya memberikan akses kemudahan kepada petani dan nelayan, seperti memperoleh bibit, pupuk serta tidak menyulitkan mereka saat akan menjual hasil produksi. “Fasilitas kemudahan tersebut harus dirasakan para petani dan nelayan. Jangan terus dibuat menderita,” katanya.
Bukan hanya itu, Hidayat juga meminta pemerintah memberikan proteksi kepada para petani dan nelayan. Di negara maju sekalipun pemerintahnya memberikan perlindungan. “Masa negara kita yang dikenal sebagai negara agraris dan maritim tak melakukan hal itu,” paparnya.
Terkait dengan suhu politik yang semakin memanas, ia mengharapkan supaya tidak menjadikan petani dan nelayan sebagai komoditas politik, seperti halnya figuran iklan politik. “Boleh-boleh saja petani dan nelayan didekati untuk menyokong kendaraan politik, tapi hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang elegan dan bukan hanya sekedar retorika mengatasnamakan petani dan nelayan” katanya.
Sementara Ketua Umum PPNSI, Bayan Wirawan mengatakan, organisasi yang dipimpinnya tahun ini telah meningkatkan produksi beras nasional hingga 4,6 persen atau sekitar 59 juta ton. “Peningkatan tersebut melampaui standar dunia,” ucapnya.
Ia juga berharap, melalui Rapimnas PPNSI yang dilaksanakan (6-7/9) ini akan muncul rekomendasi strategis dalam rangka mensejahterakan petani dan nelayan.(luc)
Sumber : Radar Bogor, 7 September 2008
BOGOR - Sejak dulu petani memang selalu menjadi objek dari kebijakan yang tidak jelas. Ujung-ujungnya kebijakan tersebut merugikan para petani. Contoh terakhir adalah kasus padi Super Toy yang diprotes warga karena mengalami puso.
Demikian ditegaskan Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid pada Rapimnas Perhimpinan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, kemarin.
“Jangan korbankan petani dengan eksperimen yang belum jelas dan tidak teruji kebenarannya,” tegasnya.
Untuk itu, Hidayat mengingatkan presiden SBY segera membuat langkah konkret agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Selain itu, perusahaan yang memproduksi bibit padi Super Toy juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita petani. “Jangan ada kesan saling lempar tanggung jawab,” paparnya.
Pemerintah, lanjut Hidayat, sudah saatnya memberikan akses kemudahan kepada petani dan nelayan, seperti memperoleh bibit, pupuk serta tidak menyulitkan mereka saat akan menjual hasil produksi. “Fasilitas kemudahan tersebut harus dirasakan para petani dan nelayan. Jangan terus dibuat menderita,” katanya.
Bukan hanya itu, Hidayat juga meminta pemerintah memberikan proteksi kepada para petani dan nelayan. Di negara maju sekalipun pemerintahnya memberikan perlindungan. “Masa negara kita yang dikenal sebagai negara agraris dan maritim tak melakukan hal itu,” paparnya.
Terkait dengan suhu politik yang semakin memanas, ia mengharapkan supaya tidak menjadikan petani dan nelayan sebagai komoditas politik, seperti halnya figuran iklan politik. “Boleh-boleh saja petani dan nelayan didekati untuk menyokong kendaraan politik, tapi hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang elegan dan bukan hanya sekedar retorika mengatasnamakan petani dan nelayan” katanya.
Sementara Ketua Umum PPNSI, Bayan Wirawan mengatakan, organisasi yang dipimpinnya tahun ini telah meningkatkan produksi beras nasional hingga 4,6 persen atau sekitar 59 juta ton. “Peningkatan tersebut melampaui standar dunia,” ucapnya.
Ia juga berharap, melalui Rapimnas PPNSI yang dilaksanakan (6-7/9) ini akan muncul rekomendasi strategis dalam rangka mensejahterakan petani dan nelayan.(luc)
Sumber : Radar Bogor, 7 September 2008
| < Prev | Next > |
|---|
