Rakornas PPNSI: Majulah Petani, Bangkitlah Nelayan
PPNSI-Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia, sebuah organisasi masa petani dan nelayan yang telah memiliki perwakilan di seluruh nusantara (30 provinsi kecuali Papua, Irjabar, DKI) melakukan RAKORNAS-Rapat Koordinasi Nasional ke-2 di Kinasih Resort Cimanggis-Depok, pada tanggal 26-29 Maret 2007. Dihadiri secara lengkap oleh 30 perwakilan DPW-nya dihadiri oleh Menteri Pertanian RI dengan mengambil tema “Petani dan Nelayan sebagai Aktor Utama Pembangunan Indonesia. Acara yang dilakukan meliputi diskusi tani-nelayan, rapat-rapat komisi dan pleno, kunjungan lapang, dan audiensi ke DPR RI Komisi IV pada tanggal 29 Maret 2007.
Rakornas PPNSI ini diselenggarakan untuk mengokohkan internal organisasi dan soliditas pengurusnya, serta mensikapi berbagai permasalahan di dunia tani-nelayan.Indonesia adalah negara agraris dan negara maritim dimana 25 juta keluarga menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan 3,4 juta keluarga mengandalkan sektor kelautan sebagai pendapatan utamanya. Dengan dukungan luas lahan sawah 8.4 juta ha, lahan rawa 4.7 juta ha, lahan tegalan 11 juta ha, lahan perkebunan 18.3 juta ha (BPS, 2003) serta sumber daya manusia dan teknologi yang cukup baik adalah alasan kuat menjadikan Indonesia negara yang tangguh dalam pertanian. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa di saat Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat serius pada Tahun 1998, maka sektor pertanian dan maritimlah yang menjadi penyelamat negeri ini.
Potensi agraris dan maritim yang begitu besar pada kondisi kekinian dihadapkan pada kenyataan masih terjadinya kasus-kasus rawan pangan di beberapa tempat, pengangguran dan kemiskinan yang semakin bertambah, Indonesia dalam MDG’s (Millennium Development Goals) bekategori mundur, di sisi lain pertanian ditantang tidak saja sediakan pangan tapi energi alternatif. Masih banyak tantangan lainnya yang perlu segera dijawab, masalah yang dihadapi petani dan nelayan kita belum kunjung selesai. Alih fungsi lahan dan sempitnya lahan garapan (usaha) petani, kelangkaan dan tinginya harga bahan bakar untuk melaut, bencana alam yang membahayakan dan merusak lahan pertanian dan kapal-kapal nelayan. Sistem pertanian kita yang belum efisien. Masih tidak berdayanya menghadapi tekanan kapitalisme dan WTO. Harga produk pertanian yang masih belum sepenuhnya memberi insentif kepada petani (harga rendah pada saat panen raya), harga hasil tangkapan yang tidak menentu. Sulitnya akses pembiayaan bagi petani dan nelayan kecil. Akses terhadap subsidi pemerintah yang masih hadapi hambatan (pupuk, benih, dll).
Kondisi yang demikian menantang PPNSI sebagai ormas petani dan nelayan untuk dapat menjawabnya dengan mengarahkan secara umum programnya untuk melakukan advokasi, pemberdayaan dan pendampingan petani-nelayan, melahirkan usaha-usaha mandiri dan kemitraan usaha, membangun dan menjalin networking usaha, selain berbagai dinamika internal organisasi yang masih perlu dibenahi. Sehingga PPNSI perlu menyusun strategi umum untuk dapat melakukan pembinaan petani lebih banyak dan intensif, menjalin hubungan baik dengan para stakeholders tani-nelayan (pemerintah, usaha, swasta, BUMN, LSM, Ormas, Parpol, Lembaga Riset/Perguruan Tinggi, dll.
PPNSI juga perlu mensikapi berbagai isu-isu menyangkut kepentingan petani dan nelayan dengan senantiasa memberikan keberpihakan kepada nasib petani dan nelayan, kepentingan nasional, penyelamatan aset-aset bangsa guna dapat dinikmati sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal tersebut antara lain:
- Kebijakan-kebijakan guna mewujudkan kesejahteraan bagi petani dan nelayan.
- Realisasi reforma agraria bagi para petani guna mendapatkan lahan yang layak guna aktivitas bercocok tanam, alat-alat dan armada tangkap bagi nelayan untuk melaut.
- Harga panen petani yang lebih baik, menghilangkan kesenjangan harga gabah yang rendah sedangkan harga beras yang membumbung tinggi, harga hasil tangkapan yang tidak menentu.
- Memperjuangkan subsidi bagi petani dan nelayan, meningkatkan Nilai Tukar Petani, membebaskan dunia pertanian dan maritim Indonesia dari jeratan kapitalis dan WTO.
- Mengkritisi undang-undang yang lebih berpihak kepada kepentingan sedikit orang/golongan dibandingkan dengan kepentingan rakyat luar, kepentingan pemodal kuat dibandingkan nasib petani dan nelayan, kepentingan pemodal asing dari pada kepentingan nasional. Menolak berbagai upaya privatisasi aset-aset bangsa, menguasai hajat hidup orang banyak. Antara lain Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal.
- Mendukung dan bekerjasama dengan berbagai fihak dan elemen bangsa guna memperbaiki nasib petani dan nelayan.
Keluaran hasil RAKORNAS PPNSI antara lain Konsep Pembangunan Pertanian versi PPNSI, Strategi Menuju Petani sebagai Aktor Pembangunan Pertanian, Program-program Advokasi dan Perberdayaan Petani, serta Sikap PPNSI terhadap permasalahan kontemporer petani dan nelayan. Bogor, 27 Maret 2007Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia-PPNSI
| < Prev | Next > |
|---|



